LEMBAGA BANTUAN HUKUM PALEMBANG

PBH SEBAGAI PEMBELA HAM

Ditulis oleh Ressy Tri Mulyani, S.H.’
Kepala Divisi Kampanye, Penelitian dan Pengembangan LBH Palembang

Hak Asasi Manusia yang selanjutnya akan disingkat HAM merupakan hak yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap pribadi manusia sejak lahir. Sedangkan pengertian Hak Asasi Manusia menurut Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Namun manusia juga memiliki kewajiban dalam pelaksanaan asasi manusia tersebut. Kewajiban asasi juga dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia.

Menurut penulis hak dalam dunia pekerjaan juga mempunyai ruang lingkup perhatian yang khusus yang dapat dilihat dalam sistem pengaturan HAM. Hak atas pekerjaan adalah sebuah konsep yang menyatakan bahwa semua orang memiliki hak untuk bekerja atau turut serta dalam kegiatan produktif dan mereka tidak boleh dilarang untuk melakukan hal tersebut. Hak ini dicantumkan di dalam Pasal 23 ayat (1) Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia2. Hak ini juga dapat ditemui didalam Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak- Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945, menyebutkan bahwa, “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Dalam hal ini Penulis akan mengkaitkan HAM dalam ruang lingkup pekerjaan sehari- hari saat ini. Penulis saat ini bekerja di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palembang yang berperan sebagai Pengabdi Bantuan Hukum yang selanjutnya akan disebut dengan istilah PBH. Sebelum lebih jauh pembahasan tentang pekerjaan penulis yang sangat berkaitan erat dengan konteks HAM, ada baiknya penulis menjelaskan terlebih dahulu tentang Bantuan Hukum, Bantuan Hukum Struktural (BHS), dan Pemberi Bantuan Hukum dan Pengabdi Bantuan Hukum (PBH) yang berkorelasi dengan pekerjaan penulis.

Menurut Adnan Buyung Nasution, konsep bantuan hukum struktural lahir sebagai konsekuensi dari pemahaman terhadap hukum. Realitas hukum yang sekarang kita hadapi adalah produk dari proses-proses sosial yang terjadi di atas pola hubungan tertentu diantara infrastruktur masyarakat yang ada7. Jadi, hukum itu sebenarnya merupakan superstruktrur yang senantiasa berubah dan yang merupakan hasil interaksi diantara infrastruktur masyarakat. Oleh karena itu selama pola hubungan diantara infrastruktur menunjukkan gejala yang timpang maka hal yang demikian itu akan semakin mempersulit terwujudnya  hukum yang adil.

Dalam negara hukum (reschtstaat), negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap orang sehingga semua orang memiliki hak yang sama dihadapan hukum (equality before the law). Salah satu upaya persamaan dihadapan hukum mesti ada jaminan persamaan perlakuan (equal treatment). Persamaan perlakuan ini mesti dijamin dan dipenuhi oleh negara dalam bentuk pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan marjinal. Terkait dengan hal itu, pada Pasal 1 ayat (3) UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, dijelaskan bahwa Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum. Sesuai dengan Pasal 9 huruf (a) UU No. 16 Tahun 2011, Pemberi Bantuan Hukum berhak melakukan rekrutmen terhadap Advokat, Paralegal, Dosen, dan mahasiswa fakultas hukum untuk dilibatkan sebagai Pengabdi Bantuan Hukum (PBH). PBH merupakan sebuah profesi karena pengetahuan khusus yang dimiliki setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan. Dalam menjalankan pekerjaannya tersebut, PBH memiliki kewajiban dan tanggung jawab, antara lain:

  1. Melakukan pelayanan bantuan hukum;
  2. Menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum;
  3. Menjadi pendamping Penerima Bantuan Hukum

Untuk mempertegas argumen dalam tulisan ini, berikut ada beberapa contoh pengabdian yang pernah penulis lakukan sebagai Pengabdi Bantuan Hukum, antara lain seperti :

  1. Memberikan konsultasi hukum pada beberapa kasus
  2. Memberikan penyuluhan hukum dan pemberdayaan masyarakat terkait masalah hukum kepada publik
  3. Pendampingan hukum terhadap masyarakat miskin dan marginal
  4. Terlibat dalam mendorong kabijakan-kebijakan yang tidak responsive terhadap masyarakat marjinal

Menurut penulis bahwa setiap orang berhak mendapatkan keadilan sesuai dengan butir ke-5 Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia yaitu “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Bahwa, Negara harus menjamin persamaan perlakuan dimata hukum tanpa membedakan ras, agama, keturunan, keyakinan, politik, jenis kelamin, maupun latar belakang social sehingga tidak akan pernah lagi terjadi pelanggaran HAM yang berdampak luas dan sistematis. Jadi, dari penjelasan diatas penulis telah memberikan penjelasan secara keseluruhan tentang korelasi pekerjaan penulis yang sangat berkaitan dengan praktek pembelaan HAM.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *