AKSI SIMPATIK JILID II KOALISI PERS SUMSEL
USUT TUNTAS KEKERASAN TERHADAP JURNALIS, TEGAKKAN KEMERDEKAAN PERS, DAN HENTIKAN PEMBUNGKAMAN KEBEBASAN BEREKSPRESI!
Kekerasan terhadap jurnalis bukan sekadar persoalan keselamatan individu, melainkan ancaman serius terhadap kemerdekaan pers, kebebasan berekspresi, dan hak asasi manusia. Ketika jurnalis mengalami kekerasan saat menjalankan tugas jurnalistik, yang diserang bukan hanya tubuh dan keselamatan korban, tetapi juga hak publik untuk memperoleh informasi serta hak masyarakat untuk mengetahui fakta secara bebas dan independen.
Koalisi Pers Sumsel kembali menyuarakan solidaritas dan tuntutan keadilan atas kasus pengeroyokan terhadap dua wartawan, Rahmat Kurniawan dari Tribun Sumsel dan Mulyadi dari PalTV, saat menjalankan tugas jurnalistik di depan Mapolda Sumsel, Selasa, 13 Oktober 2026.
Pada Aksi Solidaritas Pers Jilid I, Kamis, 15 Oktober 2026, Kapolda Sumsel Irjen Pol Rony Samtana telah menemui pimpinan organisasi media dan organisasi jurnalis di Sumatera Selatan.
Dalam pertemuan tersebut, Kapolda menyampaikan komitmen untuk melakukan investigasi secara menyeluruh, menindak para pelaku, serta mengevaluasi seluruh rangkaian peristiwa bentrokan. Kapolda juga menegaskan bahwa kejadian serupa tidak boleh terulang dan kepolisian akan melawan premanisme.
Namun, komitmen tidak boleh berhenti sebagai pernyataan di hadapan publik. Janji untuk mengusut tuntas harus dibuktikan melalui tindakan nyata, keterbukaan informasi, dan penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa perkembangan yang jelas, komitmen tersebut berisiko menjadi sekadar pernyataan formal tanpa keberpihakan nyata terhadap korban dan perlindungan kemerdekaan pers.
Karena itu, Koalisi Pers Sumsel kembali menggelar Aksi Simpatik Jilid II untuk menagih realisasi janji Kapolda Sumsel sekaligus memastikan proses hukum berjalan transparan, objektif, dan menyeluruh. Pengusutan tidak boleh hanya berhenti pada pelaku di lapangan, tetapi harus menelusuri seluruh pihak yang terlibat dan pihak yang diduga bertanggung jawab atas terjadinya kekerasan tersebut.
Kami menegaskan bahwa kekerasan terhadap jurnalis merupakan persoalan hak asasi manusia. Kebebasan berekspresi dan hak untuk mencari, memperoleh, serta menyampaikan informasi merupakan hak fundamental yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945, Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), serta Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 12 Tahun 2005.
Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut. Aparat penegak hukum tidak cukup hanya menyatakan komitmen, tetapi harus memastikan setiap orang, termasuk jurnalis, dapat menjalankan tugas dan menyampaikan informasi tanpa ancaman kekerasan, intimidasi, maupun tindakan sewenang-wenang.
Kekerasan terhadap jurnalis juga berpotensi menciptakan chilling effect atau efek gentar, yakni situasi ketika jurnalis dan masyarakat menjadi takut untuk menyampaikan pendapat, mengungkap fakta, melakukan kritik, serta mengawasi jalannya kekuasaan. Jika kondisi ini dibiarkan, maka kekerasan tidak hanya membungkam individu, tetapi juga mempersempit ruang demokrasi dan melemahkan fungsi kontrol sosial pers.
Pers bukan musuh kekuasaan. Kritik bukan tindakan kriminal. Kerja jurnalistik bukan ancaman yang harus dibalas dengan kekerasan. Justru, keberadaan pers yang bebas dan independen merupakan salah satu prasyarat penting bagi negara demokratis yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Negara wajib menjamin kebebasan jurnalis dalam mencari, memperoleh, mengolah, dan menyampaikan informasi tanpa ancaman kekerasan, intimidasi, maupun pembungkaman. Kekerasan terhadap jurnalis merupakan ancaman terhadap kebebasan berekspresi sekaligus hak publik atas informasi. Kepolisian harus memastikan bahwa setiap aktivitas jurnalistik, termasuk peliputan demonstrasi dan penyampaian kritik terhadap kebijakan maupun tindakan pemerintah, mendapatkan perlindungan hukum. Tidak boleh ada penggunaan kekerasan untuk membatasi kerja jurnalistik dan membungkam suara kritis masyarakat.
Berdasarkan hal tersebut, Koalisi Pers Sumsel menyatakan sikap:
1. Mendesak pengusutan tuntas kasus pengeroyokan terhadap dua wartawan di Palembang.
Kepolisian harus mengungkap seluruh pihak yang terlibat, menangkap dan memproses para pelaku sesuai hukum, serta menelusuri pihak-pihak yang diduga menjadi aktor intelektual di balik peristiwa tersebut. Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan, tetapi harus menjangkau seluruh pihak yang terbukti memiliki keterlibatan dan pertanggungjawaban hukum. Tidak boleh ada impunitas bagi siapa pun yang terlibat.
2. Menagih janji Kapolda Sumsel terkait investigasi menyeluruh.
Koalisi Pers Sumsel mendesak Kapolda Sumsel membuka perkembangan dan hasil investigasi menyeluruh sebagaimana telah disampaikan dalam pertemuan dengan pimpinan organisasi media dan organisasi jurnalis pada Aksi Jilid I. Kepolisian harus menjelaskan langkah-langkah penanganan perkara secara transparan, objektif, dan akuntabel. Publik berhak mengetahui sejauh mana komitmen tersebut telah dijalankan, bukan sekadar menerima pernyataan bahwa perkara sedang diproses.
3. Mendesak penegakan dan penerapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Setiap tindakan yang terbukti menghalangi atau menghambat kerja jurnalistik harus diproses sesuai ketentuan UU Pers, di samping ketentuan pidana lain yang relevan. Pasal 4 UU Pers menjamin kemerdekaan pers serta hak pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi. Sementara itu, Pasal 18 ayat (1) mengatur ancaman pidana terhadap pihak yang secara melawan hukum dengan sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3). Kekerasan terhadap jurnalis tidak boleh dinormalisasi sebagai risiko pekerjaan, apalagi dibiarkan tanpa pertanggungjawaban hukum.
4. Memberikan tenggat waktu satu minggu untuk menunjukkan kemajuan penanganan perkara.
Koalisi Pers Sumsel memberikan tenggat waktu satu minggu sejak pelaksanaan Aksi Simpatik Jilid II kepada Kapolda Sumsel untuk menunjukkan perkembangan penanganan perkara yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Apabila dalam tenggat waktu tersebut tidak terdapat perkembangan yang jelas dan substansial, Koalisi Pers Sumsel akan membawa persoalan ini ke tingkat nasional dengan mendatangi sejumlah lembaga, yakni Mabes Polri/Divisi Propam, Komisi III DPR RI, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI (BAM), dan Ombudsman Republik Indonesia.
Koalisi Pers Sumsel menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar bentuk solidaritas terhadap dua jurnalis yang menjadi korban kekerasan, melainkan bagian dari perjuangan bersama untuk mempertahankan kemerdekaan pers, menegakkan keadilan, dan memastikan tidak ada satu pun pihak yang kebal hukum maupun terbebas dari pertanggungjawaban atas tindakannya. Sebab, ketika kekerasan terhadap jurnalis dibiarkan tanpa penyelesaian yang adil, yang dipertaruhkan bukan hanya keselamatan korban, tetapi juga kebebasan berekspresi, hak publik atas informasi, dan keberlangsungan demokrasi.
Kami menegaskan bahwa hubungan antara pers dan kepolisian harus dibangun atas dasar penghormatan terhadap independensi pers, transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum. Kemitraan tidak boleh dijadikan alasan untuk menuntut pers diam, tunduk, atau mengesampingkan sikap kritisnya. Pers bukan alat kekuasaan, melainkan bagian dari pilar demokrasi yang memiliki mandat untuk mengawasi, mengkritik, dan mengungkap fakta demi kepentingan publik.
HENTIKAN KEKERASAN TERHADAP PERS
SELAMATKAN JURNALIS