Salam keadilan !!! Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palembang bersolidaritas dan mendukung rekan-rekan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) dalam mempertahankan tanah dan bangunan. Kami mengecam tindakan yang dilakukan pemerintah melalui Walikota […]
“TEGAKKAN HUKUM DAN DEMOKRASI” LAWAN KETIDAKADILAN
CATATAN AKHIR TAHUN 2023YLBHI – LBH PALEMBANG
Lawan Praktik Pembungkaman Kedaulatan Rakyat!LBH YLBHI: Buka Posko Advokasi Selamatkan Demokrasi
Menyikapi terus berlangsungnya praktik penghancuran demokrasi dan negara hukum oleh rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang ditandai dengan lahirnya kebijakan di berbagai sektor yang menjadi ancaman serius bagi hak asasi […]
KOALISI MASYARAKAT SIPIL ANTI ASAP SUMATERA SELATAN 2023
“WALHI Sumsel, LBH Palembang, HaKI Sumsel, Sumsel Bersih, FITRA Sumsel, PINUS Sumsel, JPIK Sumsel, SBC Sumsel, Solidaritas Perempuan Palembang, dan Posko Mardeka” Koalisi Masyarakat Sipil Anti Asap Provinsi Sumatera Selatan […]
Udara bersih untuk lingkungan hidup yang berkelanjutan “Stop Karhutla”
Kebakaran lahan dan hutan yang terja diakhir-akhir ini dibeberapa wilayah Indonesia khususnya Sumatera Selatan telah menjadi perhatian serius baik nasional maupun internasional. Dampak kebakaran yang sangat dirasakan masyarakat berupa kerugian […]
Mengecam Tindakan Brutal dan Upaya Kriminalisasi oleh Polda Jambi Terhadap Masyarakat Desa Teluk Rasa, Kab. Muaro Jambi
Siaran Pers YLBHI Jakarta, 21 Juli 2023 Kami menerima informasi bahwa terjadi pembubaran paksa secara brutal oleh anggota Polda Jambi terhadap kegiatan keagamaan dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam (1 […]
Pemerintah Harus Serius Tuntaskan 7 Masalah Krusial Pendidikan Nasional Indonesia
Pernyataan sikap YLBHI dalam Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2024YLBHI: Pemerintah Harus Serius Tuntaskan 7 Masalah KrusialPendidikan Nasional Indonesia YLBHI memandang masalah pendidikan tidak menjadi persoalan prioritas dua periode pemerintahan Joko […]
Kriminalisasi pada Tim Film Dirty Vote adalah Bentuk Pembungkaman Kritik dan Fakta
Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari 12 organisasi mengecam langkah Dewan PimpinanPusat Forum Komunikasi Santri Indonesia (DPP Foksi) melaporkan sutradara dan tiga pakarhukum tata negara pengisi film dokumenter Dirty Vote […]